Langsung ke konten utama

Andy Burnham Calon PM Inggris - Siapa Pengganti Starmer? | Kicau Pagi

Ringkasan: Chris Mason, editor politik BBC, melaporkan bahwa Andy Burnham kini menjadi kandidat terkuat pengganti Keir Starmer sebagai Perdana Menteri Inggris. Burnham baru saja terpilih sebagai MP untuk Makerfield dan bisa menjadi PM dalam waktu satu bulan. Wes Streeting telah mendukungnya, namun banyak pertanyaan tentang kebijakan luar negeri dan ekonominya masih belum terjawab.
Big Ben dan Parlemen London

Peta politik Inggris berubah drastis dalam hitungan hari. Chris Mason, editor politik BBC, melaporkan bahwa dua peristiwa besar pada hari Senin telah mengubah arah politik Inggris secara fundamental. Pertama, Keir Starmer secara resmi mengumumkan jadwal pengunduran dirinya. Kedua, Wes Streeting - yang sebelumnya dianggap sebagai saingan terkuat Andy Burnham - justru memberikan dukungan penuh kepada mantan Wali Kota Greater Manchester tersebut.

Ini berarti Burnham, yang baru seminggu menjadi anggota parlemen untuk Makerfield, bisa menjadi Perdana Menteri Inggris dalam waktu satu bulan. Jika terwujud, ia akan menjadi PM kelima Inggris dalam empat tahun - sebuah rekor ketidakstabilan politik yang jarang terjadi dalam sejarah demokrasi modern Inggris.

Salah satu momen paling menarik adalah kehadiran Menteri Keuangan Rachel Reeves di acara Burnham. Reeves tidak hadir saat staf Downing Street memberi penghormatan kepada Starmer yang mengumumkan pengunduran dirinya. Ini menimbulkan spekulasi bahwa Reeves sudah mulai mendekatkan diri ke kubu Burnham. Namun, sumber internal mengatakan Burnham kemungkinan besar tidak akan mempertahankan Reeves karena ia terlalu dekat dengan administrasi Starmer.

Beberapa pihak bahkan berbisik bahwa Wes Streeting mungkin akan menggantikan Reeves sebagai Menteri Keuangan, meskipun Streeting membantah telah ditawari posisi tersebut oleh Burnham. Yang jelas, perombakan kabinet besar-besaran diperkirakan akan terjadi jika Burnham benar-benar menjadi PM.

Namun, tidak semua pihak di Partai Buruh merasa nyaman dengan skenario ini. Seorang menteri mengingatkan bahwa Burnham telah dua kali gagal dalam pemilihan pemimpin Partai Buruh - kalah dari Ed Miliband dan Jeremy Corbyn, dua tokoh yang juga gagal memenangkan pemilu umum. "Dia kalah dari dua pecundang," kata menteri tersebut.

Kekhawatiran lain datang dari kurangnya detail kebijakan Burnham. Selama kampanye by-election, ia lebih fokus pada isu-isu lokal seperti transportasi dan layanan kesehatan di Greater Manchester. Tidak ada pernyataan rinci tentang kebijakan luar negeri, pertahanan, atau strategi ekonominya. Seorang tokoh Partai Buruh menggambarkan situasi ini seperti "bergegas menaiki kereta yang akan meninggalkan stasiun tanpa tahu ke mana tujuannya".

Beberapa MP Partai Buruh kini mencoba membujuk Darren Jones, Kepala Sekretaris PM, untuk maju sebagai kandidat alternatif. Jones dianggap memiliki profil yang lebih aman dan pengalaman pemerintahan yang lebih relevan. Namun, teman-teman Jones mengatakan kemungkinan besar ia tidak akan maju, meskipun ia belum sepenuhnya mengesampingkan opsi tersebut.

Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana Burnham akan menangani anggaran pertahanan. Militer Inggris telah lama mengklaim kekurangan dana yang signifikan. Burnham harus memutuskan apakah akan meningkatkan belanja pertahanan dan dari mana sumber dananya. Ini hanyalah satu dari puluhan pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang pria yang bisa memimpin negara dalam waktu satu bulan.

Saran Link Internal: Berita Politik Internasional, Profil Pemimpin Dunia, Analisis Kebijakan Global

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Regeringens förordning 19/2026 öppnar statsbudgeten för Danantara - Ekonomer varnar för växande underskott | Kicau Pagi

📋 SAMMANFATTNING: Indonesiens PP 19/2026 tillåter Danantara att ta emot statsbudgetmedel i form av kontanter, statliga tillgångar och varor. Ekonomer ser detta som kontraproduktivt eftersom Danantara inte har visat transparenta resultat. ICW rapporterar att Danantaras finansiella rapporter för 2025 fortfarande inte har publicerats i juni 2026. Regeringens förordning nummer 19 från 2026 reviderar PP 10/2025 om Danantaras organisation och styrning. Den mest kritiska förändringen är införandet av artikel 31A, som reglerar statligt kapitaltillskott till investmentbolaget Danantara. Finansieringskällorna kommer från APBN och omfattar kontanta medel, statligt ägda varor och andra statliga tillgångar. Kopior av denna förordning har blivit allmänt tillgängliga först under de senaste dagarna, vilket väcker frågor om lagstiftningens transparens. Andri Perdana, ekonom vid Bright Institute, påpekar att Danantara redan hade tagit BUMN-utdelningar som rätteligen tillhörde statskassan. Revisi...

Regierungsverordnung 19/2026 öffnet Staatshaushalt für Danantara - Ökonomen warnen vor wachsendem Defizit | Kicau Pagi

📋 ZUSAMMENFASSUNG: Die indonesische PP 19/2026 erlaubt Danantara, Mittel aus dem Staatshaushalt in Form von Bargeld, Staatsvermögen und Gütern zu erhalten. Ökonomen sehen dies als kontraproduktiv, da Danantara keine transparente Leistung gezeigt hat. ICW berichtet, dass Danantaras Jahresabschluss 2025 bis Juni 2026 unveröffentlicht bleibt. Die indonesische Regierungsverordnung Nummer 19 von 2026 revidiert die PP 10/2025 zur Organisation und Governance von Danantara. Die kritischste Änderung ist die Aufnahme von Artikel 31A, der die staatliche Kapitalbeteiligung an der Investment-Holdinggesellschaft Danantara regelt. Die Finanzierungsquellen stammen aus dem APBN und umfassen frische Mittel, staatliche Güter und andere Staatsvermögen. Kopien dieser Verordnung sind erst in den letzten Tagen öffentlich zugänglich geworden, was Fragen zur Transparenz des Gesetzgebungsprozesses aufwirft. Der Wirtschaftswissenschaftler Andri Perdana vom Bright Institute hebt hervor, dass Danantara ber...

PP 19/2026 Buka Keran APBN untuk Danantara - Pengamat Khawatirkan Defisit Membengkak | Kicau Pagi

📋 RINGKASAN: PP 19/2026 memungkinkan Danantara menerima suntikan modal dari APBN dalam bentuk dana segar, barang milik negara, dan aset. Ekonom menilai kebijakan ini kontraproduktif karena Danantara belum menunjukkan kinerja transparan. ICW mencatat laporan keuangan 2025 Danantara belum dipublikasikan hingga Juni 2026. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 merevisi PP 10/2025 tentang organisasi dan tata kelola Danantara. Salah satu perubahan paling krusial adalah dimasukkannya pasal 31A yang mengatur penyertaan modal negara kepada holding investasi Danantara. Sumber dana berasal dari APBN, dan bentuknya mencakup dana segar, barang milik negara, hingga aset negara lainnya. Salinan dokumen PP ini baru dapat diakses publik beberapa hari terakhir, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi proses legislasi. Ekonom dari Bright Institute, Andri Perdana, menyoroti bahwa Danantara sebelumnya sudah mengambil dividen BUMN yang merupakan hak kas negara. Revisi UU BUMN kemudian menghil...